kepala dinas social dan transmigrasi kota kendari,as’ad pagala mengungkapkan,20 orang anak terjaring razia beberapa waktu lalu tidak dapat dikatakan anak jalanan,sebab mereka masih memiliki orang tuan dan memiliki rumah tempat tinggal.

dia menambahkan anak jalanan di kota kendari,tidak bisa di katakan anak jalanan sebab orang tua mereka memang sengaja mepekerjakan mereka,meski di bawa umur.

kedepannya dinas social dan transmigrasi akan melibatkan polisi, pada saat razia di gelar,untuk mengamankan anak jalanan karena di duga telah eksploitasi oleh orang tua mereka.(kbsk)

atas kondisi itu,pihak polres kendari,akan mengintensifkan kegiatan patroli,di wilayah tersebut.

berdasarkan data yang di miliki pihak kepolisian polresta kota kendari,di wilayah sekitar jalan antero hamra dan syeck yusuf,sudah dua kali terjadi aksi atau pun tindakan kriminal,saat ini,kedua kasus tersebut,tengah dalam penyelidikan dan penyidikan,guna mengungkap para pelaku.

tindakan kriminal yang terjadi,bukan hanya pada malam hari,melainkan siang maupun sore hari,sehingga perlu di lakukan peningkatan frekwensi patroli,khususnya di jam – jam yang di anggap rawan.

bahkan pada pekan lalu,berdasarkan data pihak kepolisian,sebuah mobil box yang berisi sembako,di tahan oleh sekelompok orang tidak di kenal ,yang kemudian di jarah isi dalam mobil.(kbsk)

Undang-undang tata cara pemilihan umum,yang dikelaurkan komisi pemilihan umum, mengisyaratkan,penyaluran hak pilih dapat dilakukan dengan kartu panggilan  atau tanda pengenal lain/ yang memiliki secara legal.

bagian urusan logistik kpud kota kendari,abdul wahid daming/ mengungkapkan/ penggunaan kartu identitas lain,dalam penyalurkan hak pilih,tanpa kartu pemilih,bisa meningkatkan animo warga dalam pemilihan nanti.

kartu tanda penduduk kota kendari/ yang dimiliki warga,merupakan doument resmi yang legal ,bagi warga yang akan menggunakan hak pilihnya,jadi tak ada alasan untuk menolak penggunaak kartu identitas lain seperti ktp dan sim dalam pemilhan walikota kendari nanti.

pihak kpud kota kendari,saat ini juga telah berkordinasi dengan pihak komisi pemilihan umum pusat,untuk tahapan pilkada kendari,tanpa kartu pemilih.

jika pelaksanaan pilkada kota kendari tanpa kartu pemilih,untuk wajib pilih,maka pihak kpud dapat menghemat anggaran pembuatan kartu senilai 300 juta rupiah.(kbsk)

Dari jumlah penduduk warga kota kendari sekitar 17 ribu 5 ratus jiwa dari total penduduk sebanyak 260 ribu jiwa,hingga desember tahun 2011 lalu,dinas sosial dan ketenakerjaan kota kendari mencatat, sedikitnya sekitar 17 ribu  5 ratus jiwa,pencari kerja yang tersebar di seluruh kecamatan di kota kendari.

Bahkan pihak dinas tenaga kerja & transmigrasi kota kendari,memperkirakan masih banyak jumlah warga kota kendari yang belum terdata atau belum memiliki pekerjaan yang tetap.

dari jumlah pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan hingga desember 2011 lalu terdapat sekitar,9 ribu 2 ratus 19 jiwa laki-laki dan 8 ribu 3 ratus 34 jiwa perempuan,minimnya lapangan pekerjaan di kota kendari,membuat angka pengangguran setiapo tahunya kian meningkat.

ditambah lagi,tenaga kerja di kota kendari masih memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil dibanding harus bekerja di sector swasta.

indonesia hingga saat ini masih belum dapat tertangani dengan serius oleh pemerintah,bahkan data dari kementrian tenaga kerja RI menyebutkan angka penggangguran hanya bisa di tekan sebanyak 1, 5 persen tari total pengangguran per tahunnya.

adapun berdasarkan hasil riset kinerja pelayanan publik yang di release oleh world bank khsusunya di sulawesi tenggara/ tercatat kota kendari,memiliki kontribusi jumlah penangguran terbesar hingga tahun 2010 lalu yanng mencapai 21 ribu jiwa/ di susul oleh kota bau-bau.(kbsk)

bantuan tersebut akan di terima melalui jasa pt pos Indonesia, dengan penyaluran 3 kali dalam setahunnya.
sementara itu,untuk bantuan dari pemerintah kota kendari pada penetapan anggran 2012 tahun ini,belum ada,dengan alas an,harus menunggu perubahan anggaran tahun 2012,yang peruntukkannya untuk perampungan asrama tuna netra di wilayah kecamatan puwatu.

kepala dinas social dan transmigrasi kota kendari,as’ad pagala, mengungkapkan,belum adanya anggran untuk penyandang cacat di kota kendari di sebabkan karena/ anggran tersebut terserap ke kpu kota kendari,dalam upaya pemilukada yang rencananya di gelar tanggal 7 juli nanti.(kbsk)

Terbukti,hampir setiap saat aparat kepolisian masih saja menemukan adanya penyalagunaan bbm solar bersubsidi yang di muat dalam kendaraan pribadi.

unit dua sub direktorat 4 tindak pidana tertentu,direktorat reserse dan kriminal khusus polda sultra misalnya,kembali mengamankan 2 unit kendaraan pribadi yang mengangkut puluhan jerigen solar bersubsidi.

menurut kepala unit 2 sub direktorat reserse dan kriminal khusus polda sultra,solar subsidi yang mereka tangkap berjumlah 170 liter yang di angkut oleh dua kendaraan  roda empat dengan nomor polisi dt 7931 ge,dan jenis isuzu bernomor polisi dd 870 qy,modus yang di gunakan untuk menyalagunakan bbm solar adalah dengan cara membeli berulang kali di spbu yang ada di kota kendari.

solar yang di beli ini rencananya akan di jual kembali kepada pengecer atau di jual kepada perusahaan tambang,para pelaku,kini sudah di amankan di mapolda sultra,guna kepentingan penyidikan,sebelum berkasnya di limpahkan ke jaksa penuntut umum untuk kemudian di sidangkan.

Berdasarkan data dari pihak kepolisian polda sultra awal tahun 2012 sudah menangani sedikitnya 5 kasus penyalahgunaan bbm solar bersubsidi.(kbsk)

Panitia pengawas pilkada sebagai salah satu lembaga pengawas berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk memantau setiap aktifitas pemilukada yang berlansung selama tahapan pemilukada khususnya di kota kendari.

Setiap pelanggaran pemilukada yang di temukan akan di kaji untuk di putuskan apakah masuk kategori pelanggaran pidana atau perdata.(kbsk)

bukan berjalan menurut selera orang – orang yang ada dalam badan tersebut,baik itu pengurus komite sekolah maupun dengan pihak pengelolah pendidikan atau sekolah.

tugas dan fungsi utama komite sekolah sesuai dengan lampiran kepmendiknas no 044 tahun 2002 tentang acuan pembentukan komite sekolah,yakni komite dapat memberikan masukan, pertimbangan,dan rekomendasi.

namun umumnya komite sekolah yang ada di kota kendari,hingga saat ini/ masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya.

sehingga beberapa komite sekolah di kota kendari,berencana akan membentuk forum komite sekolah yang nantinya,dapat mewadahi atau menampung aspirasi masyarakat yang ada di tiap tiap sekolah di kota kendari,dalam mencari solusi dan mengatasi permasalahan, yang di rasakan oleh masyarakat.

ketua komite sma negeri 9 kendari,alwi genda berharap, pembentukan forum komite sekolah yang di gagas oleh beberapa perwakilan komite sekolah di kota kendari,nantinya bisa menjadi wadah untuk mencari solusi dan mengatasi masalah di masing masing sekolah.(KBSK)

seperti halnya di sma negeri 1 kendari,seluruh peserta ujian nasional mengikuti try out selama 3 hari kedapan yang di ikuti kurang lebih 251 siswa.

ketua panitia try out la tjinta mengatakan,ajang try out ini sangatlah penting dalam uji coba mengisi lembar jawaban ujian nasional,sebab sering kali siswa salah dalam mengisi data siswa di lembar jawaban. sehingga berakibat fatal.

meskipun siswa tersebut benar dalam mengisi lembar jawaban,namun jika salah mengisi kolam data siswa maka siswa tersebut tidak terdaptar dalam keikut sertaaan pada mata pelajsaran yang di ujiankan.

selain itu try out juga sebagai ajang uji pemahaman siswa terhadap mata pelajran yang akan di ujiankan,sma 1 kendari akan melakukan try out selama 2 kali yakni bulan januari dan bulan maret 2012.(KBSK)

menurut anggota komisi III dprd kota kendari,yahya,akan manggilan penyelenggara studi tour tersebut,terkait dengan tanggung jawab penyelenggara studi tour,yang telah menelan korban jiwa pada saat melakukan studi tour di Malaysia.

rencananya pemanggilan tersebut akan di laksanakan pada hari kamis tanggal 4 februari nanti.dia menambahkan kegiatan semacam ini harusnya diketahui oleh diknas sehingga tidak ada kesan lepas tanggung jawab jika musibah seperti ini terjadi.

apapun alasannya yang namanya kegiatan sekolah atau bukan,pihak diknas dan sekolah harusnya berkoordinasi terlebih dahulu,apalagi jiga bersangkutan hendak keluar negeri.(KBSK)